Lupa Nyanyi Indonesia Raya DPR Bakalan Lupa Janji Kepada Rakyat

Insiden Lagu Indonesia Raya Makin Mencoreng Citra DPR Tidak dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat pembukaan pidato kenegaraan Presiden RI menyambut HUT Kemerdekaan ke-64 mendapat kritikan dari sebagian masyarakat. Meskipun pihak DPR sudah menyatakan permintaan maafnya melalui Ketua dan Sekjen DPR, namun dinilai tidak cukup. Perlu ada pertangungjawaban secara intitusional lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Kejadian tersebut sangat memalukan dan disayangkan, karena pada acara resmi kenegaraan seperti ini lagu Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Di samping itu, lagu tersebut merupakan simbol sakral yang tidak seharusnya luput dilakukan. Rapat yang mengagendakan Pidato Kenegaraan Presiden itu merupakan acara resmi kenegaraan. Kita yakin DPR mempunyai susunan acara yang baku, terlebih lagi untuk acara kenegaraan. Di tingkat RT saja, susunan acara itu merupakan sesuatu yang wajib dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan sebuah acara. Hal ini bertujuan agar acara dapat berjalan tertib, sesuai dengan keinginan penyelenggara. Jadi tidak ada alasan bagi DPR, lagu Indonesia Raya tidak tercantum dalam susunan acara. Akibat peristiwa ini, masyarakat akan semakin sinis pada DPR karena dianggap lalai. Masyarakat menilai bahwa kinerja anggota dewan menjelang purna tugas tidak sungguh-sungguh. Mungkin karena sebagian anggota DPR sudah tidak terpilih lagi, sehingga tidak peduli dengan hal-hal yang menjadi kewajiban. Bukan citra baik ditinggalkan kepada rakyat, justru menunjukan kepada rakyat dengan hal-hal yang memalukan. Dengan adanya kejadian ini, masyarakat khawatir nasibnya juga akan dilupakan oleh DPR.