CPNS SUMUT DIBUKA 30 OKT – 13 NOV 2009

lowonganseluruhcpnsdaerahse indonesia

Infotekkom – Sesuai nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan 31 Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS Daerah Pelamar Umum Formasi tahun 2009, yakni: pengumuman, 26 Oktober-9Nopember, pendaftaran 30 Oktober-13 Nopember, pelaksanaan ujian, 25 Nopember dan pengumuman hasil ujian 7 Desember 2009.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Provsu Pandapotan Siregar kepada wartawan di Medan, Selasa (20/10) menjelaskan, proses penerimaan CPNS diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota. Pemprovsu, ujarnya, tidak bisa memaksa agar dilakukan seragam dan serentak.
“Karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 30/2007, menyebutkan setiap daerah bisa mengadakan kerjasama penerimaan CPNS dengan perguruan tinggi negeri. Tidak ada disebutkan bahwa PTN yang dimaksud adalah PTN terdekat, yang penting adalah PTN,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM mengatakan untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang sesuai dengan kebutuhan akan tugas organisasi makla proses pengadaan PNS harus menerapakan prinsip-prinsip transparan, objektif, tidak diskriminatif, akuntabel serta bebas dari KKN.
Dengan demikian pengadaan PNS harus direncanakan secara seksama dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efisien dan efektif. Hal itu dikatakan RE Nainggolan dalam sambutannya pada rapat kerja kepegawaian antara Pemprovsu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut, Selasa (20/10) di Medan.
Sekdaprovsu menyebutkan pengadaan PNS adalah salah satu langkah strategis dalam manajemen SDM, mengingat PNS merupakan penentu keberhasilan organisasi saat ini terlebi-lebih masa mendatang. Rekrutmen yang tidak benar akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan pemborosan yang luar biasa.
“PNS yang kompeten dalam arti mempunyai pengetahuan, keahlian atau keterampilan serta perilaku yang baik akan menghasilkan kinerja dan produktifitas kerja yang tinggi,” katanya.
Selain itu kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota yang hadir, Sekdaprovsu mengimbau agar mencermati masa akhir para anggota DPRD agar tidak lewat dari 5 tahun, supaya tidak menimbulkan dampak negatif ke depan.
Ia juga mengingatkan Sekda Kabupaten/Kota untuk tetap komit dalam penyelesaian anggaran APBD karena maju mundurnya APBD sangat ditentukan oleh peran Sekda. “Jangan ada kabupaten/kota yang belum menyelesaikan APBD pada waktunya,” tegasnya.
Sementara mengenai pegawai honor yang belum masuk dalam data base, RE Nainggolan meminta untuk segera didaftarkan dengan objektif, rasional dan tidak diada-adakan.