PENERIMAAN CPNS SELURUH INDONESIA AGUSTUS 2012

Kabar gem­­bira bagi pelamar calon pe­­gawai negeri sipil CPNS 2012. Pemerintah kembali membuka seleksi CPNS untuk pe­lamar umum. Izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang di­usulkan instansi pusat dan dae­­rah sudah disahkan. Pen­daf­­taran dilakukan Juli, se­dang­­­kan tes dihelat pada ming­­gu ketiga Agustus.

Wakil Menteri Pen­daya­gunaan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi (Wamen PA­N-RB) Eko Prasojo me­nga­ta­kan, pihaknya telah me­nye­tujui izin prinsip kuota for­ma­si. Izin prinsip tersebut di­te­tapkan untuk 17 instansi pem­­kab/pemko, 3 instansi pem­prov, dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS baru dari pe­la­mar umum yang sudah di­tetapkan untuk instansi dae­rah ada­lah 1.904 kursi. Sedangkan un­tuk instansi pusat adalah 11.733 kursi. Selain itu, juga ada kuota CPNS baru untuk se­leksi ulangan di Kabupaten Ku­buraya, Kalimantan Barat, sebanyak 236 kursi. Jadi, total ada 13.873 kuota.

Eko menegaskan, penga­lo­kasian kuota ini tidak main-main. Kuota ini didistribusikan untuk formasi tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan te­naga mendesak lainnya se­perti si­pir penjaga tahanan. Se­lain itu, di instansi pusat juga dialoka­sikan untuk me­ngisi pos CPNS ika­tan di­nas. Posisi atau pos pe­kerjaan ini terbebas dari kebi­ja­kan moratorium CPNS baru.

Kemen PAN-RB bersama kon­­­sorsium 10 perguruan ting­­gi negeri (PTN) mulai membuka pendaftaran CPNS baru for­masi pelamar umum. “Rin­cian teknis akan kami rapat­kan besok (hari ini, red),” papar Eko. Di antara yang akan direm­buk de­ngan konsorsium ini adalah tek­nis pembuatan soal ujian, pe­ngadaan soal, penga­wasan, pe­laksanaan, peman­tau­an, peme­riksaan naskah jawa­ban, hingga pengumuman.

Hasil pengumuman CPNS ta­hun ini diambil alih oleh pani­tia pusat. Yakni, Kemen PAN-RB dan konsorsium 10 PTN. Cara ini me­ngubah sistem lawas di mana pe­ngumuman dipasrahkan ke se­tiap instansi pusat maupun dae­­rah. Sistem lama ini cen­de­rung rawan manipulasi kare­na instansi berpeluang mengubah ke­tetapan hasil ujian.

Eko mengingatkan mas­ya­rakat untuk tidak tergiur iming-iming calo. Meski sudah mem­ba­yar ratusan juta rupiah kepada ca­lo atau pejabat, jika nilai ujian­nya rendah, tetap diny­a­takan gu­gur. Pemerintah juga akan me­ng­­­gandeng sejumlah LSM (lem­­baga swadaya masyarakat).

Keterlibatan LSM diha­rap­kan mampu menekan kerawa­nan kolusi. Selama ini banyak du­gaan CPNS yang lulus adalah ti­ti­pan dari kerabat pejabat atau pe­ja­bat itu sendiri.

Eko juga berharap media masa ikut mengontrol pelaksa­naan seleksi CPNS. Dia menga­ta­kan, seleksi CPNS ini harus ber­jalan transparan. Pelamar de­ngan nilai bagus itu yang akan lolos ujian. “Media harus ikut andil mengawasi kerja berat ini. Termasuk JPNN yang ada di mana-mana,” katanya.

K1-K2 tak Jelas

Di sisi lain, para tenaga ho­no­rer tergabung dalam Forum Ho­­no­rer Indonesia pesimis pe­ng­ang­katan honorer jadi CPNS bi­sa tuntas di 2014. Me­reka mem­­­prediksi masalah yang sa­ma akan muncul lagi ketika ter­jadi per­gantian presiden. “Pasti mun­cul lagi deh honorer terting­gal, karena sekarang ini di lapa­ngan banyak sekali hono­rernya,” kata Penasihat Forum Honorer, Nu­rul Yaqin, yang dihubungi, Selasa (12/6).

Menurutnya, peng­klasifi­kasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok, yakni ka­­te­gori satu (K1) dan K2, malah men­jadi sumber masalah. Pada­hal, masih banyak tenaga hono­rer yang tidak termasuk K1 dan K2. “Kenapa kita dikotak-kota­kan begitu. Harusnya kita diper­la­kukan sama. Kalau seper­ti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk me­nangani masalah honorer. Se­bab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir,” te­rangnya.

Dia mencontohkan kasus ho­norer di Jawa Tengah. Seba­nyak 1.000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masa­lah­nya. “Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi ke­mudian tiba-tiba dibatalkan se­pihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa cuma K1 dan K2 yang diurusin pe­merintah,” ketusnya.

Nurul mengakui, honorer men­jadi objek politik dan proyek ba­gi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa me­nye­lesaikan ini dengan tun­tas, bukan tidak mungkin ketika per­gantian tampuk peme­rinta­han, masalah honorer akan men­cuat lagi.

“Sudah pasti honorer ter­anulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu sete­rus­nya karena pemerintah kita tidak tegas dalam mene­rapkan aturan,” pungkasnya.