Banyaknya kasus korupsi dan mental anggota DPR,DPRD (Legislatif), yang konon katanya kerjaannya membuat undang2. Ternyata terjerat UU Korupsi dab ditangkap KPK.
Miris kita melihat nasib bangsa ini kedepan. Jika para anggota legislatif tingkah lakunya saja sudah bejat…
Bagaimana rakyatnya gak ikutan bejat… mudah2an anda dan saya tidak ikutan bejat.
Sebenarnya Indonesia kalo dari dulu mau menerapkan syariat Islam, sudah tak perlu DPR,DPRan tak perlu buat undang2 lagi soalnya Al Qur’an dan hadist sudah mengaturnya dengan jelas semua tigkah pola manusia dan hukumnya sudah jelas. Untuk pemeluk agama lain pun ada hukumnhya yaitu hukum denda atau diat. Jadi gak usah lah repot – repot bikin undang-undang yang membuat undang-undang itu. Banyak uang rakyat bisa dihemat. Daripada membayar orang yang suka makan gaji buta dan korupsi bagus uangnya dipake untuk pengobatan murah atau gratis dan pendidikan murah ataupun bisa saja gratis. karena uang negara kita ini sudah dikeruk oleh orang2 jahat yang berkedok membela rakyat apalagi bawa2 agama lagi.. memalukan…
Bacalah berita yang memalukan ini:
|
VIVAnews – Pasca penetapan Abdul Hadi Djamal sebagai tersangka dalam kasus suap di Departemen Perhubungan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan menyerahkan sepenuhnya persoalan Abdul Hadi Djamal ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
Meski demikian, Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi berharap agar DPP tidak terlalu cepat mengambil keputusan tentang Hadi Djamal. Ia menilai anggota komisi V DPR-RI itu cukup mendongkrak perolehan suara PAN di Sulawesi Selatan.
“Hadi sebagai legislator PAN yang sudah bekerja keras dan cukup terkenal di wilayah Dapil (daerah pemilihan) 1 Sulawesi Selatan,” kata Ashabul yang juga adik kandung Abdul Hadi kepada VIVAnews, kemairn. Wilayah dapil itu meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.
Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan Abdul Hadi Djamal ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. “Karena dia menjadi calon untuk anggota DPR RI, maka urusan sepenuhnya menjadi wewenang DPP. Kita pasrah dan tinggal menunggu keputusan DPP,” ujarnya.
DPW PAN, lanjut Ashabul Kahfi, siap menerima konsekuensi apapun terkait kasus dugaan suap terhadap Hadi Djamal, yang tertangkap tangan dengan staf Tata Usaha Departemen Perhubungan Darmawati Dareho, Senin malam.
Laporan: Rahmat Zeena/Makassar
• VIVAnews
<!–
–>
BERBAGI PENGALAMAN 